Dedensoleh’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Kajian Pendidikan di Malaysia


Malaysia kini telah menjelma menjadi Negara maju di Asia Tenggara. Dilihat dari segi ekonomi, pertahanan, kamanan, serta pendidikan. Hal tersebut terjadi dikarenakan pendidikan d Negara tersebut sangat diutamakan sebagai hal yang mesti dikembangkan. Pada masa sebelum ini Malaysia banyak mengadopsi system pendidikan di Indonesia, akan tetapi sekarang Malaysia telah jauh lebih berkembang dari Indonesia yang notebene adalah Negara yang diadopsi oleh Malaysia.

Pendidikan di Malaysia pada dasarnya banyak mengadopsi system Negara Inggris karena Negara Malaysia adalah nagara bekas jajahan Inggris. Hal ini juga menyebabkan Negara Malaysia maju dari segi pendidikannya. Hal ini dikarenakan Negara Inggris sangat memperhatikan pandidikan untuk Negara jajahannya. Jadi segala peninggalan pendidikan inggris khususnya dari segi pendidikannya sangat dijaga dengan baik. Berbeda dengan Negara Indonesia yang bekas jajahan belanda, karena Negara Belanda hanya ingin mengeruk kekayaan Negara jajahannya tanpa memberikan pendidikan yang intensif untuk Negara jajahannya.

Tingkatan pendidikan di Malaysia

Tingkatan atau jenjang pendidikan di Malaysia terdiri dari Prasekolah, Pendidikan rendah, Pendidikan menengah dan Pengajian tinggi. Sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Negara Indonesia yang memiliki tingkatan pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Tinggi (Perguruan Tinggi).

Prasekolah sama halnya dengan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK) di Indonesia. Pendidikan Prasekolah atau disebut tadika tidak terlalu diwajibkan. Jenjang usia pendidikan tadika adalah sekitar 4 sampai dengan 6 tahun.

Pendidikan rendah di Malaysia memiliki mata pelajaran wajib yang harus dipenuhi. Mata pelajaran tersebut adalah bahasa melayu dan bahasa inggris. Kompetensi tersebut harus dimilki oleh lulusan pendidika rendah. Sekolah rendah awam di Malaysia terbagi pada dua jenis, yaitu Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan. Perbedaan sekolah tersebut hanya pada bahasa pengantar. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Kebangsaan. Bahasa Tamil atau bahasa Mandarin digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Jenis Kebangsaan.

Pendidikan menengah adalah pendidikan lanjutan dari pendidikan rendah. Mata pelajaran sains dan matematika menjadi mata pelajaran yang diunggulkan dan menjadi mata pelajaran yang utama setelah bahasa. Tingkatan kelas di pendidikan menengah terdiri dari kelas 1 sampai 5. Di setiap tingkatan terdiri dari 1 tahun.

Pendidikan tinggi menjadi jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah. Di Negara Malaysia banyak subsidi yang diberikan oleh pemeintah kerajaan Malaysia. Selain itu, terdapat juga institut perguruan dan politeknik bagi yang berminat.

Jenis-Jenis Sekolah di Malaysia

Ada beberapa jenis sekolah di Malaysia, antara lain:

  • Sekolah Kebangsaan
  • Sekolah Wawasan
  • Sekolah Agama Islam
  • Sekolah Mubaligh
  • Sekolah bestari
  • Sekolah berasrama penuh

Siswa atau Peserta Didik

Siswa di Malaysia sangat menjunjung tinggi wawasan kebangsaan Negara Malaysia. Siswa di Malaysia sangat menjunjung tinggi kedisiplinan serta kearifan. Kedisiplinan dipupuk dengan arahan dari pemerintah melalui peraturan dan perundang-undangan. Sekolah juga memiliki kebijakan untuk membuat peraturan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Akan tetapi masih banyak juga siswa di Malaysia yang kurang mematuhi peraturan-peratiran yang telah ditetapkan.

Pengelolaan kelas juga mempengaruhi peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Kapasitas kelas diperhatikan agar terjadi kenyamanan untuk melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran. Ini sangat mempengaruhi tingkat motivasi belajar serta prestasi siswa. Prestasi siswa amat dipengaruhi oleh kualitas guru sebagai pendidik serta pemimpin siswa di dalam kelas.

Guru dan Kepala Sekolah

Peranan guru pada dasarnya sama di semua Negara yaitu sebagai pengajar, fasilitator, pemimpin, dan motivator bagi siswa. Guru amat berperan dalam perkembangan siswa. Siswa dapat berkembang dengan baik apabila diajar oleh guru yang memiliki kualitas yang baik. Di Malaysia guru dibekali dengan keterampilan yang baik untuk mengatur keadaan emosi siswa.

Guru dapat dikatakan memiliki prestasi apabila siswa yang diajarkannya memiliki kualitas dan suskes menatap masa depan. Hal ini dikarenakan kesuskesan dari seorang siswa dipengaruhi oleh guru.

Pengetua sekolah (kepala sekolah) mempunyai peranan yang amat penting bagi kemajuan sekolah. Hak dari pengetua sekolah adalah menciptakan kebijakan sekolah. Kebijakan-kebijakan pengetua sekolah bertujuan untuk kenajuan sekolah. Mencapai kemajuan pendidikan di Malaysia kementerian Malaysia memberlakukan pelatihan-pelatihan bagi kepala sekolah karena dinilai kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah sangat berpengaruh terhadap perkembangan sekolah serta pendidikan di Malaysia.

Komparasi system pendidikan Malaysia dengan Indonesia

Pada dasarnya pendidikan di Malaysia dan Indonesia tidak jauh berbeda. Perbedaan yang menonjol dari pendidikan di kedua Negara tersebut hanya pada nama jenjang pendidikan kedua Negara tersebut. tingkatan jenjang pendidikan juga berbeda contohnya ada di sekolah menengah. Sekolah menengah di Malaysia ditempuh dalam jenjang waktu 5 tahun sedangkan di Indonesia 6 tahun.

Negara Malaysia cenderung lebih maju dari bidang pendidikan karena kurikulum yang dipakai baku dan tidak sering ada pergantian kurikulum. Berbeda dengan Negara Indonesia yang sering terjadi pergantian kebijakan serta kurikulum sehingga membuat pelaksana teknis pendidikan di Indonesia lambat untuk berkembang. Alasan lain yang berpangaruh dalam kemajuan pendidikan di kedua Negara adalah karena bekas jajahan dari Negara yang berbeda. Hal ini sedikitnya mempengaruhi system pendidikan di kedua Negara.

Negara yang baik adalah Negara yang bisa mengakui kelemahan dan memperbaiki kelemahan Negara tersebut. ini yang harus dilakukan oleh Negara Indonesia yang sedikit tertinggal dari segi pendidikan. Cara yang dilakukan adalah belajar dari Negara yang jauh lebih maju Negara kita dengan mengkomparasikan system yang baik.

Referensi: Perkuliahan Komparasis Sistem Pendidikan Jurusan Adpend UPI Bandung, 2009

Februari 28, 2011 Posted by | Pendidikan | 1 Komentar

Spectrum Tenaga Administrasi Pendidikan

Lulusan Adpend akan dicetak menjadi tenaga kependidikan yang professional. Tenaga kependidikan bisa dikatakan sebagai tenaga penunjang dalam proses belajar mengajar di sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lain seperti lembaga pelatihan, bimbingan belajar, dinas, dan lain sebagainya.

Dilihat dari jabatannya tenaga kependidikan ini dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu: tenaga structural, tenaga fungsional, dan tenaga teknis penyelenggara pendidikan.

  1. Tenaga structural merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum (pimpinan) yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Contoh, kepala sekolah, pengawas, dan kepala dinas.
  2. Tenaga Fungsional, merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional yakni jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Contoh, guru, pelatih (trainer), dan dosen
  3. Tenaga teknis pendidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaanya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Contohnya tenaga administrasi sekolah (TAS).

Namun yang sangat disayangkan karena terlalu luasnya spectrum tenaga Adpend maka tidak adanya suatu arahan yang pasti dan mengerucut mengenai lulusan adpend. Hal ini dapat terlihat salah satunya dari formasi untuk masuk ke dalam Pegawai Negeri Sipil sebagai contoh di kota Bekasi tenaga Adpend untuk menduduki jabatan di Pegawai Negeri Sipil hanya memerlukan satu orang. Hal ini sangat ironis melihat ilmu yang didapatkan di Adpend sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan khususnya didunia pendidikan.

Melihat fenomena demikian bahwa lulusan Adpend tidak mempunyai lahan untuk bersaing yang pasti maka seharusnya lulusan-lulusan Adpend mempunyai soft skill atau kemampuan tambahan untuk menunjang kemampuan yang didapat selama kuliah di Adpend. Soft skill yang dimahsud seperti kemampuan berbahasa asing, kemampuan dalam pengoprasian computer, dan kemampuan berwirausaha.

Lulusan Adpend juga harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan khususnya yang berkenaan dengan pendidikan seperti lembaga pendidikan, pelatihan dan sekolah. Karena selain belajar tentang pendidikan kita juga diajarkan mengenai bagaimana cara berorganisasi yang baik dan menjadi pemimpin yang baik. Ilmu tersebut dapat langsung kita aplikasikan dengan membuat lembaga pendidikan dan lapangan pekerjaan lainnya.

Oktober 20, 2010 Posted by | Pendidikan | 5 Komentar

KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU

Guru sebagai tenaga pendidik yang berhubungan langsung dengan peserta didik harus memiliki keahlian khusus atau kualifikasi khusus di bidang akademik. Dengan kompetensi yang dimilikinya guru dapat menjalankan tugas dengan baik untuk mencerdaskan peserta didik.

Pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 42 ayat (1) “Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Dalam pasal ini sangat jelas dikatakan bahwa guru di Indonesia harus memiliki kualifikasi minimum serta harus mengikuti sertifikasi untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

Kemudian dijelaskan lagi pada Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Pasal 8 berbunyi “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Pasal 9 berbunyi “Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.” Sedangkan pada pasal 10 tertulis “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.” Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru lebih lanjut diatur dalam Peraturaan Menteri Pendidikan Nasonal Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) “Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional.”.

Kualifikasi Akademik Guru

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh guru meliputi:

  • Kualifikasi akademik Guru PAUD / TK / RA Guru pada PAUD, TK, RA harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 ( D4 ) atau sarjana ( S1 ) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperolah dari program studi yang terakreditasi.
  • Kualifikasi akademik Guru SD / MI Guru pada SD dan MI harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 ( D4 ) atau sarjana ( S1 ) dalam bidang pendidikan SD/MI atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang ter akreditasi.
  • Kualifikasi akademik Guru SMP / MTS Guru pada SMP dan MTS harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 ( D4 ) atau sarjana ( S1 ) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan serta diperoleh dari program studi yang ter akreditasi.
  • Kualifikasi akademik Guru SMA / MA Guru pada SMA dan MA harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 ( D4 ) atau sarjana ( S1 ) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan serta diperoleh dari program studi yang ter akreditasi
  • Kualifikasi akademik Guru SDLB / SMPLB / SMALB Guru pada SDLB, SMPLB dan SMALB harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 ( D4 ) atau sarjana ( S1 ) dalam bidang pendidikan khusus atau program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan serta diperoleh dari program studi yang ter akreditasi.
  • Kualifikasi akademik Guru SMK / MAK Guru pada SMA dan MAK harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 ( D4 ) atau sarjana ( S1 ) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan serta diperoleh dari program studi yang ter akreditasi.

Kompetensi Guru

Kompetensi guru yang dijelaskan pada Permendiknas No.16 Tahun 2007 dikembangkan secara utuh dalam empat kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, social, dan professional. Kompetensi inti guru meliputi:

  • Kompetensi Pedagogik
  1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, social, cultural, emosional, dan intelektual.
  2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
  3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
  4. Menyelenggarakan kegiatan pengembanga yang mendidik.
  5. Memafaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangannyang mendidik.
  6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki
  7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
  8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
  9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
  10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
  • Kompetensi Kepribadian
  1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hokum, social, dan kebudayaan nasional Indonesia
  2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
  3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
  4. Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
  5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
  • Kompetensi Sosial
  1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
  2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
  3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
  4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
  • Kompetensi Profesional
  1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
  2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
  3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
  4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
  5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Adapun persyaratan pengadaan tenaga pendidik di atur dalam PP 38 / 1992 pada pasal 9 ayat 1 yaitu :

  • sehat jasmani dan rohani yang di nyatakan dengan tanda bukti dari yang berwenang, yang meliputi : (a) Tidak menderita penyakit menahun ( kronis ) dan / atau yang menular; (b) Tidak memiliki cacat tubuh yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai tenaga pendidik; (c) Tidak menderita kelainan mental.
  • Berkepribadian, yang meliputi : (a) beriman dan bertakwa kepeda tuhan yang maha esa; dan (b) Berkepribadian pancasila.

Dalam PP diatas disebutkan bahwa setiap orang yang ingin menjadi guru atau tenaga pendidik harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Sehat jasmani dapat dilihat dibuktikan dengan tidak pernah menderita penyakit kronis atau menular, tidak memiliki cacat, dan tidak memiliki kelainan mental. PP 38/1992 juga menuliskan bahwa tenaga pendidik harus memiliki kepribadian sepeti beriman dan bertakwa pada tuhan yang maha esa, dan berkeperibadian pancasila.

Dalam PP 38/1992 dirasa tidak relefan terhadap kehidupan sekarang. Oleh karena itu lahirlah sertifikasi untuk menjadi tenaga pendidik seperti diatur pada Permendiknas No. 18 Tahun 2007.

Oktober 16, 2010 Posted by | Pendidikan | 1 Komentar

MOTIVASI BELAJAR

Motivasi belajar terdiri dari dua kata yakni motivasi dan belajar. Motivasi telah disebutkan diatas bahwa yang artinya suatu dorongan pada diri individu yang dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan individu tersebut. Sedangkan belajar merupakan proses perubahan tingkah laku dari seseorang karena pengalaman, perubahan itu mencakup perubahan kogniif, afektif dan psikomotorik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Rachman Natawijaya (1992:22) “pengertian belajar adalah suatu pembentukan perubahan dan atau pengurangan perilaku individu, pembentukan atau peruahan itu bersifat menetap atau permanen dan disebabkan oleh adanya latihan (pengalaman) yang terarah.”

Dari uraian diatas, motivasi belajar dapat didefinisikan sebagai usaha-usaha seseorang (siswa) untuk menyediakan segala daya (kondisi-kondisi) untuk belajar sehingga ia mau atau ingin melakukan proses pembelajaran.

Tinggi rendahnya motivasi ini sangat bergantung kepada darimana timbulnya motivasi itu. Tim Dosen MKDK Kurikulum dan Pembelajaran (1996:109) mengemukakan “Untuk mengetahui motivasi ini dapat dikenal dua tipe motivasi yaitu: motivasi intristik dan motivasi ekstrinsik.” Yaitu:

1. Motivasi Intristik

Motivasi intristik adalah keinginan untuk bertindak yang disebabkan beberapa faktor pendorong dari dalam diri individu. Tingkah laku terjadi tanpa dipengaruhi oleh faktor dari lingkungan, individu yang digerakkan oleh motivasi intristik akan merasa puas apabila kegiatan yang dilakukan akan membuahkan hasil.

2. Motivasi ekstrinsik

Motivasi ekstrinstik adalah motivasi yang datangnya dari luar individu sebagai perangsang yang menyebabkan individu melakukan kegiatan tertentu. Motivasi ekstrinsik itu tidak dapat dipisahkan dalam proses interaksi belajar mengajar karena motivasi tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk membangkitkan semangt belajar peserta didik dan guru.

Menurut Abin Syamsudin (2002:40) motivasi belajar seseorang dapat dilihat dari indicator berikut ini. Pertama, frekuensi kegiatan belajar dilakukan. Aspek ini mengacu kepada sering tidaknya kegiatan belajar dilakukan. Orang yang mempunya motivasi belajar tinggi akan ditandai oleh sering tidaknya kegiatan belajar dilakukan. Orang yang mempunyai motivasi belajar tinggi akan ditandai oleh serng tidaknya kegiatan belajar dilakukan, Kedua, Durasi kegiatan belajar dilakukan. Aspek ini mengacu kepada seberapa lama suatu kegiatan belajar dilakukan. Semakin lama orang melakukan kegiatan belajarnya ini mengandung arti semakin kuat motivasi belajarnya. Ketiga, Persistensi kegiatan belajar dilakukan. Aspek ini mengacu kepada ketepatan dan kelekatan kegiatan belajar dilakukan. Ini artinya apa yang siswa pelajari sesuai dengan tuntutan kurikulum atau pembelajaran yang diselenggarakan guru. Dengan kata lain siswa mempeljari apa yang seharunya dipelajari. Keempat, devosi kegiatan belajar dilakukan. Aspek ini mengacu kepada pengorbanan yang individu lakukan dalam belajarnya. Misalnya ia sanggup mengirbankan waktu luangnya hanya untuk belajar, individu mengaluarkan uang hanya untuk membeli buku pelajaran, dan lain-lain. Kelima, kemampuan menghadapirintangan dan kesulitan dalam kegiatan belajar. Aspek ini mengacu kepada sejauh mana ia sanggup menghadapi dan menyelesaikan tantangan, hambatan dan rintangan dalam suatu pembelajaran. Misalnya, individu sanggup mencari buku sumber ke tempat lain ketika tidak ada di sekolah atau di guru. Keenam, tingkat aspirasinya dalam kegiatan belajar. Aspek ini mengacu kepada seberapa kuat dorongan belajarnya terutama dalam rangka pencapaian cita-cita belajar. Dengan adanya dorongan ini individu cenderung untuk selalu menyuguhkan yang terbaik dalam belajarnya.

Mei 1, 2010 Posted by | Pendidikan | Tinggalkan komentar

JENIS-JENIS PENGAWASAN

1) Menurut Waktu Pelaksanaan

a. Setelah kegiatan

Pengawasan ini disebut juga evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui hasil kerja dari setiap anggota kelompok dan untuk mengetahui kesalahan yang terjadi agar kesalahan-kesalahan itu tidak berulang dimasa yang akan datang.

b. Pada saat kegiatan

Pengawasan ini lebih bersifat control. Pengawasan ini lebih bertujuan untuk memberikan pengarahan-pengarahan untuk memperbaiki kinerja para anggota.

2) Menurut Cara Pelaksanaan

a. Secara Langsung

i.  Melakukan pemeriksaan atau vervikasi

ii. Dengan latar belakang tertentu, seperti ada dugaan penyimpangan atau karena ada kejadian penting seperti pergantian kepengurusan

b. Secara tidak langsung

i.  Melakukan review, yaitu mengawasi apa saja yang telah terjadi pada satu organisasi

ii. Rutin, yaitu pelaksanaan pengawasan itu sendiri sudah diagrndakan sebelumnya.

3)      Menurut Subyek Pelaksanaannya.

a. Pengawasan melekat;

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung yang memiliki kekuatan (power) dilakukan secara terus-menerus agar tugas-tugas bawahan dapat dilaksanakan efektif dan efisien.

b. Pengawasan Fungsional

Pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak yang memahami substansi kerja objek yang diawasi dan ditunjuk khusus untuk melakukan audit independent terhadap objek yang diawasi.

c. Pengawasan Masyarakat

Yaitu pengawasan yang dilakukan masyarakat pada negara sebagai bentuk social control terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan masyakat negara yang demokratis.

d. Pengawasan Legislatif

Pengawasan ini dilakukan oleh DPR/DPRD sebagai lembaga legislative yang bertugas mengawasi kinerja pemerintah.

April 26, 2010 Posted by | Pendidikan | 2 Komentar

TIGA PILAR UTAMA PENYANGGA EFEKTIFITAS KEPEMIMPINAN

Dalam kepemimpinan ada hal-hal yang harus dimiliki diantaranya adalah legitimasi (kekuasaan), kemampuan (skill), dan charisma (wibawa). Tiga hal inilah yang digambarkan sebagai tiang/pilar yang hrus dijunjung tinggi dalam melaksanakan kepemimpinan. Seorang pemimpin bisa saja pincang dalam menjalankan tugasnya bila yidak mempunyai tiga hal yang disebutkan diatas. Berikut ini akan dielaskan pilar-pilar kepemimpinan tersebut.

1. Legitimasi (pengakuan)

Legitimasi dapat disebut juga pengakuan dari orang-orang tentang seorang pemimpin tersebut. Legitimasi mempunyai tega aspek  yaitu legalitas (memiliki kekuatan hukum), acceptable (diterima, diakui, dan dihargai), etika (terbuka untuk dipertanyakan etika dan kepatutannya)

2. Kemampuan (skill)

Kemampuan adalah teknik-teknik yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain ;

  • Kecerdasan Manajerial
  • Teknik Motivasi
  • Teknik Mengambil Keputusan
  • Teknik Memimpin Rapat
  • Teknik Berkomunikasi
  • Teknik Mengelola Konflik
  • Teknik Bernegoisasi
  • Teknik Mengelola Stress
  • Teknik Menjual

3. Karisma (Wibawa)

Karisma adalah daya pengaruh yang melekat pada diri pemimpin. Ada yang beranggapan bahwa jiwa pemimpin dibawa sejak lahir, dan seorang pemimpin dilahirkan. Anggapan itu mungkin timbul karena dulu pemimpin diangkat karena mempunyai garis keturunan dari seeorang prmimpin pada masa sebelumnya, seperti seorang raja yang meninggal mka anaknya lah yang otomatis diangkat jadi seorang raja karena anak itu mewaariskan jiwa pemimpin seperti ayahnya. Penyebab seseorang mempunyai karisma dalam memimpin antara lain ;

  • Keturunan ; daya pengaruh yang diperolah dari garis keturunan seperti yang sudah dipaparkan diatas
  • System Nilai ; yang dihargai oleh setiap anggota organisasi karena dari sikap, prilaku, dan oleh kualitas kepemimpinan seorang pemimpin
  • Integritas ; memiliki prinsip dan dalam prilaku taat azas dengan prinsipnya (sama kata dan perbuatannya)
  • Kredibilitas ; dapat dipercaya karena kejujuran dan kemampuannya
  • Penampilan ; berpembawaan meyakinlkan

Inilah pilar-pilar kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Salah satu dri pilar tersebut apabila tidak terpenuhi akan berakibat ketidak stabilan dalam kinerja seorang pemimpin yang efektif agar dapat tercipta keadaan organisasi yang kondusif untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

April 25, 2010 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

SINERGI IQ, EQ, DAN SQ DALAM KEPEMIMPINAN

Seorang pemimpin harus mempunyai kemempuan-kemampuan khusus dalam menjalankan tugasnya. Kemampuan-kemampuan khusus tersebut meliputi kecerdasan intelegensia (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ). Kemampuan-kemampun tersebutlah ang membuat menusia menjadi seorang pemimpin yang efektif. Disini akan dijelaskan kemampuan-kemampuan tersebut.

1. Kecerdasan Intelegensia (IQ)

Kecerdasan intelegensia adalah kemampuan manusia untuk memecahkan masalahnya dalam bidang gagasan-gagasan atau ide-ide cemerlang. IQ hanya bisa dilakukan oleh manusia yang mempunyai otak yang cemerlang. IQ bisa diukur dengan menggunakan tes yang disebut tes IQ. Tes IQ terutama mengukur kemempuan dengan tantangan linguistic dan logika matematika serta beberapa tugas visual dan spasial. Tapi IQ saja tidak bisa menjamin seseorang itu cerdas dalam mengerjakan sesuatu, dan harus ditunjang dengan kecerdasan-kecerdasan lainnya.

2. Kecerdasan Emosional (EQ)

Kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan dan memahami emosi, dan menerapkannya secara efektif sebagai sumber energi, sumber informasi, sumber koneksi, serta sumber pengaruh manusiawi (Robert Cooper). Emosi dapat menimbulkan perasaan senang, sedih, marah, lemas dan bersemangat emosi juga berperan penting sebagai sumber pengaktif nilai-nilai etika. Emosi lah yang menentukan keputusan-keputusan yang ditimbulkan oleh IQ.

3. Kecerdasan Spiritual (SQ)

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk memahami dan memecahkan persoalan “makna” dan “nilai”. SQ dapat juga disebut nurani. Nurani menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil seorang pemimpin dalam mengambil keputusannya. Kecerdasan inilah yang sangat penting dipahami dan dimiliki oleh seorang pemimpin karena pemimpin adalah seorang panutan bagi anak buahnya. SQ menjadikan seseorang yang ikhlas menjalankan tugasnya tanpa pamrih, bersikap toleran, dan yang terpenting mampuu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang negatif.

Hubungan antara IQ, EQ dan SQ sangat penting dimiliki seorang pemimpin untuk mewujudkan keadaan kepemimpuinan yang efektif dan kondusif. Hubungan antara ketiga kecerdasan tersebut angat erat, dan dari ketiga kecerdasan tersabut yang paling esensial adalah kecerdasan spiritual (SQ) karena dari katiga kecerdasan itu SQ -lah  yang mengendalikan IQ dan EQ agar berjalan sesuai dengan koridor yang baik dan positif. Apalagi bila dihadapkan pada realita seperti sekarang ini banyak manusia yang telah menyimpang dari ajaran-ajaran agama yang telah digariskan oleh Allah SWT. Hal iti berdampak pada kemunduran akhlak bangsa kita sekarang ini seperti banyak seorang pemimpin yang yang menjalankan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

April 25, 2010 Posted by | Uncategorized | 2 Komentar

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar Nasional Pendidikan adalah merupakan standar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang proses serta lulusannya memperoleh hasil yang maksimal dari pendidikan tersebut. Dari lulusan yang berhasil tersebut dapat terlihat dari bagaimana lulusan dapat diterima di masyarakat dan dapat memberikan sesuatu di masyarakat.

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 8  Standar Nasional Pendidikan adalah:

  1. Standar kompetensi lulusan
  2. Standar isi
  3. Standar proses
  4. Standar pendidikan dan tenaga pendidikan
  5. Standar sarana dan prasarana
  6. Standar pengelolaan
  7. Standar pembiayaan pendidikan
  8. Standar penilaian pendidikan

Standar nasional pendidikan meliputi:

1. Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

2. Standar isi

Standar isi pendidikan di Indonesia meliputi kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), kalender pendidikan/akademik.

3. Standar proses

Proses pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

4. Standar pendidikan dan tenaga pendidikan

Pendidik harus memilik kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

5. Standar sarana dan prasarana

Persyaratan standar minimal sarana dan prasarana diatur dengan rinci yaitu:

  • Sarana:

Perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, BHP.

  • Prasarana:

Ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi.

6. Standar pengelolaan

Standar pengelolaan dilakukan oleh satuan pendidikan, pemda, dan pemerintah.

  • Dikdasmen:

Menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

  • Dikti:

Menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian.

7. Standar pembiayaan pendidikan

Standar pembiayaan pendidikan mengatur tentang persyaratan minimal, yaitu:

  • Biaya investasi, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
  • Biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratus dan berkelanjutan.
  • Biaya operasi, meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

8. Standar penilaian pendidikan

Standar penilaian pendidikan merupakan standar nasional penilaian pendidikan tentang mekanisme, prosedur, dan insrumenpenilaian hasil belajar peserta didik.

MUTU PENDIDIKAN

Pada SMU Iclamic Centre Muhammadiyah Pacet Jawa Barat didalam pengelolaannya terdapat banyak keluhan-keluhan dari siswa terhdp sarana prasarana, guru dan proses belajar mengajar. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan jumlah siswa rata-rata 30 sampai 50 siswa pertahun dengan jumlah siswa sebesar 250 sampai 300 siswa pertahun. Sehingga diperlukan suatu langkah upaya peningkatan mutu pendidikan dengan memenuhi kebutuhan siswa. Sedangkan yang dimaksud dengan peningkatan mutu pendidikan adalah peningkatan kemampuan sekolah dalam mengelola secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut dalam memenuhi kebutuhan siswa. Adapun yang dimaksud dengan komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah adalah : siswa, guru, pembina atau pengelola sekolah, sarana prasarana, dan proses belajar mengajar.

Jadi mutu pendidikan adalah peningkatan kemampuan satuan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang proaktif dan mampu bersaing. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang membuat anak didiknya menjadi manusia yang seutuhnya.

April 23, 2010 Posted by | Pendidikan | Tinggalkan komentar

KOMUNIKASI ORGANISASI

Definisi komunikasi organisasi

Definisi komunikasi organisasi menurut Ron Ludlow dan Fergus Panton.
Corporate Communication adalah program komunikasi yang lebih luas dari kegiatan PR, termasuk di dalamnya : PR, internal relations, government relations, investor relations. Istilah ini sering digunakan untuk PR di dalam organisasi.

Definisi menurut Frank Jefkinse.Komunikasi organisasi terdiri atas semua bentuk-bentuk komunikasi yang direncanakan, ke arah luar dan ke arah dalam, antara sebuah organisasi dan publiknya karena tujuan dari pencapaian sasaran tertentu mengenai pemahaman.

Peranan Komunikasi Organisasi dalam Pembelajaran

Peranan komunikasi dalam pembelajaran adalah untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan (materi) dari guru kepada siswa. Tanpa komunikasi akan kesulitan dalam menyampaikan materi yang seharusnya disampaikan. Komunikasi juga berguna sebagai penjaga hubungan yang harmonis dari guru dan siswa, guru dan kepala sekolah, atau guru dengan guru yang lainnya.

Peranan komunikasi organisasi dalam dunia pendidikan salah satunya adalah penyelenggaraannya system pendidikan jarak jauh atau e-learning. Pendidikan jarak jauh adalah sekumpulan metoda pengajaran dimana aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pemisah kedua kegiatan tersebut dapat berupa jarak fisik, misalnya karena peserta ajar bertempat tinggal jauh dari lokasi institusi pendidikan. Pemisah dapat pula jarak non-fisik yaitu berupa keadaan yang memaksa seseorang yang tempat tinggalnya dekat dari lokasi institusi pendidikan namun tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di institusi tersebut. Keterpisahan kegiatan pengajaran dari kegiatan belajar adalah ciri yang khas dari pendidikan jarak jauh

Sistem pendidikan jarak jauh merupakan suatu alternatif pemerataan kesempatan dalam bidang pendidikan. Sistem ini dapat mengatasi beberapa masalah yang ditimbulkan akibat keterbatasan tenaga pengajar yang berkualitas. Pada sistem pendidikan pelatihan ini tenaga pengajar dan peserta didik tidak harus berada dalam lingkungan geografi yang sama.

Tujuan dari pembangunan sistem ini antara lain menerapkan aplikasi-aplikasi pendidikan jarak jauh berbasis web pada situs-situs pendidikan jarak jauh yang dikembangkan di lingkungan di Indonesia yakni bekerja dengan sama mitra-mitra lainnya.

Implementasi Komunikasi Organisasi

Komunikasi di dalam organisasi harus ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Komunikasi harus dijalankan dengan baik antar sumber daya organisasi agar kinerja dari organisasi tersebut dapat meningkat.

Dalam lembaga pendidikan misalnya komunikasi antara kepala sekolah dengan guru, staf dan murid harus terjaga dengan baik. Terjalinnya komunikasi yang baik antara kepala sekolah, guru, staf, dan siswa akan menciptakan iklim organisasi di lembaga/sekolah tersebut menjadi iklim yang menyenangkan dan akan terjalin hubungan yang harmonis antara sumber daya organisasi.

Keharmonisan tersebut akan meningkatkan kinerja dari sumber daya organisasi karena terjalinnya hubungan yang harmonis akan menumbuhkan motivasi dalam bekerjasama untuk kemajuan organisasi tersebut. Motivasi hanya didapatkan dari komunikasi karena komunikasi akan menumbuhkan kedekatan personal dan kedekatan personal tersebut yang memicu motivasi.

April 23, 2010 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

UU BHP SEBAGAI WUJUD INKONSISTENSI PEMERINTAH

  1. A. Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan

Pada tanggal 17 Desember 2008 menjadi satu tonggak sejarah yang diukir di tanah ibu pert

iwi. Pada tanggal tersebut DPR telah mengesahkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Banyak kalangan yang menyesalkan disahkannya UU BHP tersebut dikarena tidak sejalan dengan filosofi tujuan utama pendidikan yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (2) yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Undang-Undang BHP pada dasarnya akan memberikan kebebasan pada lembaga pendidikan untuk dapat menyelenggarakan biaya pendidikan secara otonom. Yang dikhawatirkan pada UU ini adalah segala dampak negative yang akan dan maupun sedang terjadi sekarang ini. Meski dalam pelaksanaanya UU ini belum sepenuhnya diterapkan pada semua satuan pendidikan.

Meski UU BHP ini disahkan oleh DPR RI akan tetapi pemerintah yang dipimpin oleh Dr. H. Susulo Bambang Yudhoyono memiliki kekuasaan dalam pelaksanaan UU BHP. Pemerintah mengusulkan UU BHP dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah itu sendiri untuk menekan biaya pendidikan yang telah disahkan sebesar 20 % dari APBN. Ini menjadi suatu hal yang menunjukkan betapa pemerintah tidak konsisten terhadap ketetapan public pada UUD ’45 sebelumnya.

Meski niat pemerintah untuk mengesahkan UU BHP tersebut baik, akan tetapi banyak masyarakat Indonesia yang peduli akan pendidikan menyayangkan disahkannya UU BHP tersebut. masyarakat menilai dengandisahkannya UU BHP maka pendidikan di Negara ini tidak murah lagi. Hal itu sangat Nampak pada perguruan tinggi dimana banyak perguruan tinggi negeri yang semakin mahal dalam pembiayaan.

Dalam hal ini maka munculah ketidak percayaan public terhadap pemerintahan SBY khususnya di dalam bidang pendidikan. Pendidikan rupanya akan dijadikan industri yang menguntungkan dengan disahkannya UU BHP. Pertanyaan yang timbul di masyarakat apakah dengan disahkannya UU BHP akan memperbaiki pendidikan di Indonesia?

Ditinjau dari segi kekuasaan pemerintah dalam melaksanakan UU BHP ini maka asumsi awal yang muncul adalah UU BHP merupakan wujud inkonsistensi pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan. Hal tersebut ditinjau dari komparasi antara UUD 1945 dengan UU BHP. Di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Sedangkan di dalam UU BHP tersirat bahwa masyarakat wajib turut serta dalam pembiayaan pendidikan. Ini menjadi suatu wujud inkonsistensi yang ada di Negara ini.

  1. B. Dampak UU BHP

Dampak dari disahkannya UU BHP ini adalah adanya komersialisasi pendidikan, ini berarti rakyat akan dibebankan lagi biaya pendidikan yang sangat tinggi, Dampak komersialisasi dalam bidang pendidikan ini adalah.Biaya pendidikan yang akan dibayar oleh rakyat menjadi besar dan bahkan tidak akan lagi terjangkau

  1. Lembaga pendidikan bebas untuk mencari biaya lain sebagai penutup kekurangan biaya pendidikan lembaga tersebut, seperti membebankan peserta didik dalam penggunaan asset milik lembaga tersebut
  2. Lembaga berusaha mencari biaya pendidikan lain, seperti mengurangi kursi mahasiswa yang lulus ujian Negara dan berusaha mencari biaya lain dengan menambah kursi mahasiswa leweat seleksi regional atau Ujian Masuk yang diadakan lembaga terasebut
  3. Munculnya kapitalisme di dunia pendidikan Indonesia. Ini artinya akan banyak oemilik-pemilik asing dan berdampak pada kebijakan dan keputusan lembaga pendidikan.

Pemilikan assing juga disebut-sebut akan menjadi dampak dari UU BHP. Adanya campur tangan pihak asing membuat kebijakan lembaga pendidikan akan tergantung dari pihak asing tersebut. Lama kelamaan akan ada penjajahan asing di bidang pendidikan bila ini sampai terjadi. Pemerintah nanti hanya akan menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Dalam konteks seperti itu, kita mendapatkan sebuah gambaran sederhana yang cukup jelas mengenai UU BHP. Undang-undang ini merupakan pintu masuknya paham-paham pasar ke dalam sektor pendidikan. Bisa jadi ada pintu masuk lain yang akan dimanfaakan para penganut paham pasar guna memperoleh laba dari dunia pendidikan. Oleh karena itu, menjadi hal yang mendesak sifatnya untuk kemudian memberikan proteksi terhadap setiap elemen dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Pertama, manajemen pendidikan di tengah arus pasar yang menguat di hadapkan pada dua prinsip pasar yang fundamental. Prinsip tersebut yaitu efisiensi dan efektifitas. Efisiensi dan fektifitas merupakan dua hal yang berkaitan. Efisiensi dan efektifitas menjadi sangat penting bagi penganut paham pasar, karena dengan efisiensi dan efektivitas bisa mendatangkan laba super bagi para pemodal. Hal ini tidak terlepas dari doktrin penganut kapitalis yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

Kedua, dunia pendidikan di tengah arus pasar (globalisasi) yang sedemikian deras dihadapkan pada ekspansi budaya negara-negara Barat yang tampaknya mulai menjangkiti dunia pendidikan Indonesia. Budaya yang dimaksud adalah perilaku-perilaku hedonistis, pragmatis, dan individualistis. Ekspansi budaya ini menjadi hal yang cukup membahayakan bagi dunia pendidikan, karena dunia pendidikan merupakan hal yang sifatnya strategis dalam artian bahwa pendidikan berfungsi sebagai pembentuk peradaban yang saling menghormati, saling menolong, dan saling memajukan antara sesama masyarakat.

Ketiga, sulit untuk membayangkan ketika paradigma dan paham-paham pasar telah mendominasi dan menancap kuat dalam dunia pendidikan Indonesia. Menjadi hal yang sifatnya wajar apabila seluruh elemen masyarakat yang menolak paham pasar dalam dunia pendidikan Indonesia untuk selalu konsisten dalam usaha penolakan ini. Ke depan, tidak ada jaminan bahwa paradigma pasar tidak akan mendominasi kuat dalam dunia pendidikan Indonesia. Tetapi ke depan, siapa pun itu yang konsisten dalam menolak paradigma pasar dalam dunia pendidikan akan menjadi pahlawan sekaligus dewa penyelamat bagi dunia pendidikan Indonesia.

  1. C. Inkonsistensi Pemerintah dalam Pencerdasan Bangsa

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa UU BHP merupakan wujud inkonsistensi pemerintah di bidang pendidikan. Pasalnya di dalam UUD 1945 disebukan bahwa setiap warga Negara Indonesia wajib mengikuti kegiatan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainnya akan tetapi dalam UU BHP tersurat bahwa maksimal 1/3 dari biaya pendidikan merupakan tanggung jawab masyarakat. Ini jelas terlihat bahwa pemerintah telah tidak konsisten dalam membiayai pendidikan yang sebagaimana telah diamanati dalam UUD 1945.

Sikap inkonsistensi ini merupakan suatu wujud kekuasaan yang dilakukan pemerintah dalam pancerdasan kehidupan bangsa. Di satu sisi tujuan dari UU BHP adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia, tapi di sisi lain UU BHP dapat memberikan dampak yang buruk terhadap pendidikan.

Hal tersebut sebenarnya merupakan sebuah pergolakan politik yang diciptakan pemerintah untuk membentuk kekuasaan. Salah satu cara adalah memunculkan suatu terobosan baru seperti UU BHP untuk mencairkan iklim politik di Negara ini. Setelah pencairan itu maka ada proses pembekuan “unfreezing” yang bertujuan agar masyarakat mengerti akan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Ada tiga persepsi yang timbul tujuan pemerintah menciptakan suasana politik pada saat itu.

  1. Tujuan dari kebijakan pemerintah itu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
  2. Untuk mengurangi beban pemerintah dalam pembiayaan pendidikan karena mengingat hutang Negara yang masih banyak ditambahkan dengan mengurangi 20% dari biaya pendidikan.
  3. Sebagai propaganda yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan pamor pemerintah dalam rangka menyambut pemilihan umum tahun 2009.
  1. D. Kesimpulan

UU BHP atau Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang pendidikan. UU BHP yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 17 Desember 2008 ini penuh dengan pro dan kontra. Banyak masyarakat yang menolak kehadiran UU ini, karena disinyalir UU NHP ini berakibat pada komersialisasi pendidikan.

Dalam UUD 1945 tersirat bahwa setiap warga Negara Indonesia wajib melaksanakan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Sedangkan dalam UU BHP tertulis bahwa 1/3 dari biaya pendidikan merupakan tanggug jawab pemerintah. Ini menandakan adanya inkonsistensi pemerintah untuk melakukan proses pendidikan. Di satu sisi pada UUD 1945 jelas bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab pemeintah, sedangkan di dalam UU BHP tidak sesuai dengan amanah tersebut.

Dampak dari disahkannya UU BHP adalah yang pasti akan timbulnya komersialisasi pendidikan. Paham-paham pasar akan masuk dengan sendirinya di dunia pendidikan. Lembaga pendidikan dijadikan sebuah asset yang dapat menguntungkan. Ini merupakan sebuah konsep liberalisasi tuntutan globalisasi.

Dilihat dari aspek kekuasaan UU BHP ini dijadikan sebagai alat kekuasaan pemerintah SBY pada saat itu. Indikasinya dengan disahkannya UU BHP tanggungan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan menjadi berkurangkarena dalam UU BHP lembaga pendidikan bebas untuk mencari biaya lain kepada pihak lain termasuk pihak luar. Ini yang dinamakan sebagai komersialisasi pendidikan, dimana pendidikan akan di privatisasi oleh pihak di luar pemerintah dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Ini akan berdampak pada sistem pendidikan di lembaga pendidikan.

Ada tiga persepsi yang timbul tujuan pemerintah menciptakan suasana politik pada saat itu. Pertama, tujuan dari kebijakan pemerintah itu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, untuk mengurangi beban pemerintah dalam pembiayaan pendidikan karena mengingat hutang Negara yang masih banyak ditambahkan dengan mengurangi 20% dari biaya pendidikan. Ketiga, sebagai propaganda yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan pamor pemerintah dalam rangka menyambut pemilihan umum tahun 2009.

Februari 4, 2010 Posted by | Pendidikan | Tinggalkan komentar