Dedensoleh’s Blog

Just another WordPress.com weblog

UU BHP SEBAGAI WUJUD INKONSISTENSI PEMERINTAH

  1. A. Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan

Pada tanggal 17 Desember 2008 menjadi satu tonggak sejarah yang diukir di tanah ibu pert

iwi. Pada tanggal tersebut DPR telah mengesahkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Banyak kalangan yang menyesalkan disahkannya UU BHP tersebut dikarena tidak sejalan dengan filosofi tujuan utama pendidikan yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (2) yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Undang-Undang BHP pada dasarnya akan memberikan kebebasan pada lembaga pendidikan untuk dapat menyelenggarakan biaya pendidikan secara otonom. Yang dikhawatirkan pada UU ini adalah segala dampak negative yang akan dan maupun sedang terjadi sekarang ini. Meski dalam pelaksanaanya UU ini belum sepenuhnya diterapkan pada semua satuan pendidikan.

Meski UU BHP ini disahkan oleh DPR RI akan tetapi pemerintah yang dipimpin oleh Dr. H. Susulo Bambang Yudhoyono memiliki kekuasaan dalam pelaksanaan UU BHP. Pemerintah mengusulkan UU BHP dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah itu sendiri untuk menekan biaya pendidikan yang telah disahkan sebesar 20 % dari APBN. Ini menjadi suatu hal yang menunjukkan betapa pemerintah tidak konsisten terhadap ketetapan public pada UUD ’45 sebelumnya.

Meski niat pemerintah untuk mengesahkan UU BHP tersebut baik, akan tetapi banyak masyarakat Indonesia yang peduli akan pendidikan menyayangkan disahkannya UU BHP tersebut. masyarakat menilai dengandisahkannya UU BHP maka pendidikan di Negara ini tidak murah lagi. Hal itu sangat Nampak pada perguruan tinggi dimana banyak perguruan tinggi negeri yang semakin mahal dalam pembiayaan.

Dalam hal ini maka munculah ketidak percayaan public terhadap pemerintahan SBY khususnya di dalam bidang pendidikan. Pendidikan rupanya akan dijadikan industri yang menguntungkan dengan disahkannya UU BHP. Pertanyaan yang timbul di masyarakat apakah dengan disahkannya UU BHP akan memperbaiki pendidikan di Indonesia?

Ditinjau dari segi kekuasaan pemerintah dalam melaksanakan UU BHP ini maka asumsi awal yang muncul adalah UU BHP merupakan wujud inkonsistensi pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan. Hal tersebut ditinjau dari komparasi antara UUD 1945 dengan UU BHP. Di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Sedangkan di dalam UU BHP tersirat bahwa masyarakat wajib turut serta dalam pembiayaan pendidikan. Ini menjadi suatu wujud inkonsistensi yang ada di Negara ini.

  1. B. Dampak UU BHP

Dampak dari disahkannya UU BHP ini adalah adanya komersialisasi pendidikan, ini berarti rakyat akan dibebankan lagi biaya pendidikan yang sangat tinggi, Dampak komersialisasi dalam bidang pendidikan ini adalah.Biaya pendidikan yang akan dibayar oleh rakyat menjadi besar dan bahkan tidak akan lagi terjangkau

  1. Lembaga pendidikan bebas untuk mencari biaya lain sebagai penutup kekurangan biaya pendidikan lembaga tersebut, seperti membebankan peserta didik dalam penggunaan asset milik lembaga tersebut
  2. Lembaga berusaha mencari biaya pendidikan lain, seperti mengurangi kursi mahasiswa yang lulus ujian Negara dan berusaha mencari biaya lain dengan menambah kursi mahasiswa leweat seleksi regional atau Ujian Masuk yang diadakan lembaga terasebut
  3. Munculnya kapitalisme di dunia pendidikan Indonesia. Ini artinya akan banyak oemilik-pemilik asing dan berdampak pada kebijakan dan keputusan lembaga pendidikan.

Pemilikan assing juga disebut-sebut akan menjadi dampak dari UU BHP. Adanya campur tangan pihak asing membuat kebijakan lembaga pendidikan akan tergantung dari pihak asing tersebut. Lama kelamaan akan ada penjajahan asing di bidang pendidikan bila ini sampai terjadi. Pemerintah nanti hanya akan menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Dalam konteks seperti itu, kita mendapatkan sebuah gambaran sederhana yang cukup jelas mengenai UU BHP. Undang-undang ini merupakan pintu masuknya paham-paham pasar ke dalam sektor pendidikan. Bisa jadi ada pintu masuk lain yang akan dimanfaakan para penganut paham pasar guna memperoleh laba dari dunia pendidikan. Oleh karena itu, menjadi hal yang mendesak sifatnya untuk kemudian memberikan proteksi terhadap setiap elemen dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Pertama, manajemen pendidikan di tengah arus pasar yang menguat di hadapkan pada dua prinsip pasar yang fundamental. Prinsip tersebut yaitu efisiensi dan efektifitas. Efisiensi dan fektifitas merupakan dua hal yang berkaitan. Efisiensi dan efektifitas menjadi sangat penting bagi penganut paham pasar, karena dengan efisiensi dan efektivitas bisa mendatangkan laba super bagi para pemodal. Hal ini tidak terlepas dari doktrin penganut kapitalis yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

Kedua, dunia pendidikan di tengah arus pasar (globalisasi) yang sedemikian deras dihadapkan pada ekspansi budaya negara-negara Barat yang tampaknya mulai menjangkiti dunia pendidikan Indonesia. Budaya yang dimaksud adalah perilaku-perilaku hedonistis, pragmatis, dan individualistis. Ekspansi budaya ini menjadi hal yang cukup membahayakan bagi dunia pendidikan, karena dunia pendidikan merupakan hal yang sifatnya strategis dalam artian bahwa pendidikan berfungsi sebagai pembentuk peradaban yang saling menghormati, saling menolong, dan saling memajukan antara sesama masyarakat.

Ketiga, sulit untuk membayangkan ketika paradigma dan paham-paham pasar telah mendominasi dan menancap kuat dalam dunia pendidikan Indonesia. Menjadi hal yang sifatnya wajar apabila seluruh elemen masyarakat yang menolak paham pasar dalam dunia pendidikan Indonesia untuk selalu konsisten dalam usaha penolakan ini. Ke depan, tidak ada jaminan bahwa paradigma pasar tidak akan mendominasi kuat dalam dunia pendidikan Indonesia. Tetapi ke depan, siapa pun itu yang konsisten dalam menolak paradigma pasar dalam dunia pendidikan akan menjadi pahlawan sekaligus dewa penyelamat bagi dunia pendidikan Indonesia.

  1. C. Inkonsistensi Pemerintah dalam Pencerdasan Bangsa

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa UU BHP merupakan wujud inkonsistensi pemerintah di bidang pendidikan. Pasalnya di dalam UUD 1945 disebukan bahwa setiap warga Negara Indonesia wajib mengikuti kegiatan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainnya akan tetapi dalam UU BHP tersurat bahwa maksimal 1/3 dari biaya pendidikan merupakan tanggung jawab masyarakat. Ini jelas terlihat bahwa pemerintah telah tidak konsisten dalam membiayai pendidikan yang sebagaimana telah diamanati dalam UUD 1945.

Sikap inkonsistensi ini merupakan suatu wujud kekuasaan yang dilakukan pemerintah dalam pancerdasan kehidupan bangsa. Di satu sisi tujuan dari UU BHP adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia, tapi di sisi lain UU BHP dapat memberikan dampak yang buruk terhadap pendidikan.

Hal tersebut sebenarnya merupakan sebuah pergolakan politik yang diciptakan pemerintah untuk membentuk kekuasaan. Salah satu cara adalah memunculkan suatu terobosan baru seperti UU BHP untuk mencairkan iklim politik di Negara ini. Setelah pencairan itu maka ada proses pembekuan “unfreezing” yang bertujuan agar masyarakat mengerti akan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Ada tiga persepsi yang timbul tujuan pemerintah menciptakan suasana politik pada saat itu.

  1. Tujuan dari kebijakan pemerintah itu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
  2. Untuk mengurangi beban pemerintah dalam pembiayaan pendidikan karena mengingat hutang Negara yang masih banyak ditambahkan dengan mengurangi 20% dari biaya pendidikan.
  3. Sebagai propaganda yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan pamor pemerintah dalam rangka menyambut pemilihan umum tahun 2009.
  1. D. Kesimpulan

UU BHP atau Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang pendidikan. UU BHP yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 17 Desember 2008 ini penuh dengan pro dan kontra. Banyak masyarakat yang menolak kehadiran UU ini, karena disinyalir UU NHP ini berakibat pada komersialisasi pendidikan.

Dalam UUD 1945 tersirat bahwa setiap warga Negara Indonesia wajib melaksanakan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Sedangkan dalam UU BHP tertulis bahwa 1/3 dari biaya pendidikan merupakan tanggug jawab pemerintah. Ini menandakan adanya inkonsistensi pemerintah untuk melakukan proses pendidikan. Di satu sisi pada UUD 1945 jelas bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab pemeintah, sedangkan di dalam UU BHP tidak sesuai dengan amanah tersebut.

Dampak dari disahkannya UU BHP adalah yang pasti akan timbulnya komersialisasi pendidikan. Paham-paham pasar akan masuk dengan sendirinya di dunia pendidikan. Lembaga pendidikan dijadikan sebuah asset yang dapat menguntungkan. Ini merupakan sebuah konsep liberalisasi tuntutan globalisasi.

Dilihat dari aspek kekuasaan UU BHP ini dijadikan sebagai alat kekuasaan pemerintah SBY pada saat itu. Indikasinya dengan disahkannya UU BHP tanggungan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan menjadi berkurangkarena dalam UU BHP lembaga pendidikan bebas untuk mencari biaya lain kepada pihak lain termasuk pihak luar. Ini yang dinamakan sebagai komersialisasi pendidikan, dimana pendidikan akan di privatisasi oleh pihak di luar pemerintah dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Ini akan berdampak pada sistem pendidikan di lembaga pendidikan.

Ada tiga persepsi yang timbul tujuan pemerintah menciptakan suasana politik pada saat itu. Pertama, tujuan dari kebijakan pemerintah itu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, untuk mengurangi beban pemerintah dalam pembiayaan pendidikan karena mengingat hutang Negara yang masih banyak ditambahkan dengan mengurangi 20% dari biaya pendidikan. Ketiga, sebagai propaganda yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan pamor pemerintah dalam rangka menyambut pemilihan umum tahun 2009.

Februari 4, 2010 - Posted by | Pendidikan

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: